Jl. Sultan Trenggono Nomor 16 Katonsari Demak
Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kini, seluruh masyarakat dapat dengan mudah memantau proses pengadaan secara online melalui:
https://spse.inaproc.id/demakkab
Informasi juga dapat diakses melalui website atau media sosial resmi masing-masing Perangkat Daerah.
Mari bersama wujudkan pemerintahan yang transparan, bersih, dan berintegritas.
Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Demak meluncurkan Website Whistleblowing System (WBS) sebagai sarana pelaporan pelanggaran aparatur pemerintah.
Melalui website https://wbs-itda.demakkab.go.id, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara aman, mudah, dan rahasia.
Langkah kecil Anda sangat berarti untuk membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Mari bersama kita wujudkan Demak Bermartabat Tanpa Korupsi!
#InspektoratDemak
#AntiKorupsi
#DemakBermartabat
#TransparansiPublik
“STOP GRATIFIKASI”
“BANGUN INTEGRITAS”
Devinisi Gratifikasi adalah Pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bertentangan dengan kewajibannya.
Bahaya Gratifikasi
1. Menyebabkan korupsi.
2. Menurunkan kinerja dan integritas.
3. Merusak citra dan kepercayaan publik.
Bentuk Gratifikasi
1. Uang, bingkisan, hadiah, dan lainnya.
2. Hiburan, seperti makan malam, tiket pesawat, dan lainnya.
3. Janji, seperti janji pekerjaan, proyek, dan lainnya.
“Mari bersama-sama hentikan gratifikasi dan bangun Indonesia yang bersih dan berintegritas!”
#pariwaraantikorupsidemak
#suaraantikorupsikotawali
#genwaliojokorupsi
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik.
Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei yang dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
dengan bangga kami informasikan bahwa nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada periode 1 April – 30 Juni 2025 mencapai:
🔸 93.24 (Sangat Baik)
Demak, 23 Juni 2025 — Dalam rangka mendukung penguatan budaya kerja aparatur sipil negara, Pada hari Senin Pukul 07.30 WIB BDinas Perhubungan Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan penandatanganan komitmen pelaksanaan dan penerapan Core Values ASN “BerAKHLAK” dengan Employer Branding “Bangga Melayani Bangsa”. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Dinhub dan diikuti oleh seluruh ASN yang bekerja.. Seluruh ASN melakukan penandatanganan secara langsung sebagai wujud pernyataan komitmen dan tanggung jawab moral terhadap nilai-nilai dasar ASN yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Acara penandatanganan diawali oleh Kepala Dinsa Perhubungan Kabupaten Demak Bp. Arief Sudaryanto, S.Sos.M.Si , secara simbolis menandatangani papan komitmen, diikuti oleh para kepala bidang, kasubbag, dan seluruh ASN secara bergantian. Kegiatan ini sebagai lambang nyata komitmen dan kesungguhan seluruh ASN dalam mengimlementasikan dan menerapkan nilai-nilai dasar ASN di setiap tanggung jawab serta layanan kepada masyarakat.
Core Values ASN “BerAKHLAK”, yang terdiri dari:
Merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku seluruh ASN dalam melaksanakan tugas dan pelayanan publik. Nilai-nilai ini diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin dalam setiap tindakan, keputusan, dan sikap ASN dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Melalui kegiatan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak berkomitmen untuk membentuk budaya kerja yang solid, positif, serta sesuai dengan tujuan pengembangan sumber daya manusia yang berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik.
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak melakukan pemilihan role model Berakhlak. Kegiatan ini dilaksanakan saat apel pagi yang terselenggara di halaman depan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak.
Senin (2/4/2025) saat berlangsung apel pagi yang dipimpin kepala Dinas Perhubungan Arief Sudaryanto, S.Sos.,M.Si. Semua karyawan yang ikut apel dipersilahkan untuk memilih role model untuk semester dua di tahun 2024 ini.
Bertempat di Halaman Dinas Perhubungan Kabupaten Demak menggelar Pemilihan Role Model BERAKHLAK Tahun 2024. Pemilihan dilakukan seusai pelaksanaan apel pagi yang dilaksanakan di halaman Kantor Dinas Perhubungan, dengan cara melakukan vote melalui link google form. Kepala DInas Perhubungan Arief Sudaryanto,S.Sos.,M.Si menyampaikan, acara pemilihan role model ini dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan budaya kerja yang baik.“Jika kita mempunyai budaya kerja yang baik maka kita akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula,” kata beliau.
Dijelaskan, pemilihan role model wajib diikuti oleh seluruh Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana Dinhub. Adapun beberapa kriteria role model meliputi Role Model Berorientasi Pelayanan, Role Model Akuntabel, Role Model Kompeten, Role Model Harmonis, Role Model Loyal, Role Model Adaptif, dan Role Model Kolaboratif. Untuk pemilihan role model ini merupakan tahapan awal. Role model bertujuan untuk mencari sosok yang terbaik diantara yang baik untuk bisa menjadi teladan dan motivator dalam semangat kerja.
Arief Sudaryanto berharap, para karyawan terpilih dapat menjadi teladan untuk staf lainnya sehingga dapat menjadi landasan untuk mencapai sistem kerja yang lebih baik. Semoga pengimplimentasian Core Value BerAkhLak yang menjadi dasar pemilihan role model, dapat direalisasikan dengan sebaik baiknya oleh pegawai terpilih, sehingga dapat menjadi contoh dan panutan bagi pegawai lainnya.”kata baliau. Setelah Kegiatan Penyerahan Piagam Role Model BERAKHLAK tersebut di laksanakan foto bersama-sama.
Menghadapi gelombang arus mudik maupun balik Idul Fitri 1446 Hijriah, Pemerintah Demak sudah mempersiapkan langkah pengamanan dengan sebaik mungkin. Diantara persiapan tersebut dengan menggelar Apel Pasukan Operasi Ketupat Candi 2025 yang dilaksanakan di Lapangan Wichaksana Laghawa Polres Demak, Jum’at (21/3) sore.
Bupati Demak Eisti’anah mengatakan, Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Candi 2025 ini sebagai persiapan Dishub, Polri, TNI dan instansi terkait dalam menyambut para pemudik yang datang maupun melewati Kabupaten Demak agar aman, nyaman dan lancar.
“Kami sudah bersinergi dengan Polres Demak dan membuat beberapa posko di Kabupaten Demak. Total dari dinas kesehatan ada 5 posko dan Polres Demak ada 4 posko yang tersebar di jalur Pantura maupun jalur selatan,” kata Eisti’anah.
Dijelaskannya bahwa Pemkab Demak sudah berupaya keras dalam melakukan perbaikan jalan berlubang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Selain itu, pihaknya juga memasang pompa air untuk mengantisipasi banjir rob di Kecamatan Sayung.
Melalui persiapan yang matang, kami nyatakan jalur Pantura Demak bebas dari jalan berlubang dan siap dilewati para pemudik,” ungkapnya.
“Bagi pemudik yang merasa capek, ngantuk dan lelah silahkan berhenti di posko yang kami sediakan. Disana kami sediakan obat-obatan dan makanan gratis untuk para pemudik,” imbuhnya.
Sementara Kapolres Demak AKBP Ari Cahya Nugraha mengungkapkan bahwa Operasi Ketupat Candi 2025 akan dilaksanakan pada 23 Maret hingga 8 April 2025. Operasi itu melibatkan 500 personel gabungan yang akan menempati Pos Pengamanan di wilayah Kabupaten Demak.
Ratusan personel itu, lanjutnya, akan ditempatkan di pos pengamanan Alun-alun Simpang Enam Demak, Sayung, Trengguli dan Mranggen. Pihaknya juga menyiapkan personel untuk pengamanan obyek vital seperti Masjid, perbankan, swalayan, tempat wisata dan pemukiman yang ditinggal mudik.
Menurutnya, fokus dari operasi ini bukan hanya di bidang lalu lintas saja, melainkan menjaga Kamtibmas secara keseluruhan di Kabupaten Demak.
“Kita sudah siapkan langkah preemtif, preventif dan represif dalam operasi ini. Segala sesuatunya sudah kami siapkan dengan matang termasuk mempersiapkan tim pengurai kepadatan arus, tim patroli perumahan hingga tim pengamanan objek vital,” ujarnya
Dia menjelaskan, Polri juga menyiagakan layanan hotline untuk pengaduan arus mudik. berharap pelayanan mudik 2025 semakin baik.
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mengikuti pelaksanakan kegiatan Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Candi 2024, Senin (15/7/2024).
Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 0716/Demak, Perwakilan Satpol PP,Sekdis Dishub, Kapolsek jajaran.
Apel dipimpin langsung oleh Bupati Demak dr, Hj. Eisti’anah SE., dalam apel membacakan amanat Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi yang antara lain berisi permasalahan di bidang pelanggaran lalu lintas di wilayah Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat.
“Polda Jawa Tengah melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dalam rangka kesadaran masyarakat berlalu lintas sehingga Polda Jateng melaksanakan operasi patuh candi 2024,” kata Bupati Demak dalam amanat.
“kami berharap dengan adanya operasi Patuh ini, kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas semakin meningkat sehingga kecelakaan lalu lintas dapat diminimalisir, dan operasi Patuh Candi kali ini juga merupakan sarana bagi kita untuk mengedukasi serta mengajak masyarakat secara humanis untuk patuh dan disiplin terhadap lalu lintas,” kata Bupati Demak
Lebih lanjut disampaikan bahwa Kepolisian Negera Republik Indonesia secara serentak akan menggelar Operasi Patuh 2024 selama 14 hari.
Dimulai tanggal 15 – 28 Juli 2024 dalam rangka cipta kondisi kamseltibcarlantas pasca pelaksanaan Hari Bhayangkara tahun 2024.
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Perundang – undangan Gempur rokok ilegal dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2024.
Kepala Dinas Perhubungan Kab. Demak Arief Sudaryanto SSos MSi menjelaskan, DBHCHT diperoleh Kabupaten Demak seiring keberadaan lahan pertanian tembakau dan pabrik rokok bercukai resmi. Meski perolehan turun dibanding tahun sebelumnya, 2024 ini Pemkab Demak memperoleh DBHCHT senilai Rp 40 miliar.
Lebih lanjut disampaikan, sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, DBHCHT digunakan untuk beberapa hal. Antara lain untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial. Di samping juga untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.
“Secara garis besar DBHCHT dialokasikan 50 persen untuk bidang kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk bidang kesehatan dan 10 persen untuk penegakan hukum atau pengawasan. Termasuk sosialisasi gempur rokok ilegal ini,” tuturnya, didampingi Subkor SDA pada Bagian Setda Demak Retno Widiyastuti, Senin (27/05/2024).
Mengenai alasan juri parkir menjadi sasaran sosialisasi, disebutkan, karena besarnya manfaat DBHCHT bagi masyarakat maka pencegahan peredaran rokok ilegal harus dilakukan secara masif. Termasuk melibatkan semua OPD, yang masing-masing memiliki mitra kerja atau elemen masyarakat binaan.
Dinas Perhubungan Kabupaten Demak dalam hal ini memiliki kelompok binaan para juri parkir. Maka itu 130 orang juru parkir yang beroperasional di kantong parkir ruas jalan umum, area pasar dan kawasan pariwisata dihadirkan sebagai peserta sosialisasi.
DEMAK – Untuk meminimalkan risiko kecelakaan, Dinas Perhubungan Kabupaten Demak bersama Polres Demak, Jasa Raharja, dan , melakukan pemeriksaan kelaikan (ramp check) kendaraan pariwisata (bus) yang sedang berhenti di area parkir Pariwisata Kadilangu. (19/5/2024)
“Pengecekan akan kami lakukan secara rutin dan komprehensif, baik dari aspek kelaikan kendaraan maupun kesehatan sopir bus wisata itu sendiri”, kata Penguji PKB.
Dalam kegiatan tersebut, petugas memeriksa komponen kendaraan, termasuk mesin, lampu, spion, alur ban, sistem pengereman, dan sistem kemudi. Selain itu, mereka juga memeriksa sarana penunjang keselamatan seperti P3K, APAR (Alat Pemadam Api Ringan), dan alat pemecah kaca darurat, serta kelengkapan administrasi kendaraan.
“Sementara untuk pengemudi, pemeriksaan meliputi kesehatan mereka, memastikan tidak sedang dalam pengaruh minuman keras atau narkoba, memiliki SIM yang sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan, dan pemahaman tentang tertib berlalu lintas”, tutup Penguji PKB